Minta Kapolda Tindak Anggota Kasus Kekerasan, Kapolri : Beri Informasi Terbuka dan Jelas

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh Kapolda di Indonesia agar menindak tegas pelanggaran anggota di kasus kekerasan berlebihan.

Hal itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2162/X/HUK2.9/202, Senin (18/10/2021) yang ditandatangani oleh Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas nama Kapolri.

Baca juga: Cegah Kejahatan, Polsek Luwuk Amankan Minuman Keras dalam Operasi Rayon

Dilansir dari situs resmi humas.polri.go.id, Selasa (19/10/2021), ada 3 kasus yang menjadi sorotan dalam surat telegram Kapolri ini.

Pertama kasus Polsek Percut Sei Tuan Polres Medan yang diduga tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan.

Baca juga: Terduga Pelaku Penganiayaan, Satuan Reskrim Polres Pangkep Jemput di Bandara Hasanuddin

Kemudian kasus anggota Polresta Tangerang membanting mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Serta kasus anggota Satlantas Polresta Deli Serdang melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor.

Baca juga: Kapolres Blora, AKBP Ferry Irawan, Luncurkan Bhabinkamtibmas Candi

Menyikapi 3 kasus tersebut, Kapolri memerintahkan Kapolda mengambil alih kasus kekerasan berlebihan dan memastikan penanganan transparan.

Poin pertama Telegram adalah agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.

Baca juga: Empat Warga di Pasar Simpong Diamankan Sabhara Polres Banggai

Poin kedua, melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

"Para Kabid Humas juga diminta memberikan informasi terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan itu kepada masyarakat, " ujar Sigit.

Baca juga: Polsek Pinggir Tangkap Dodi Pengedar Sabu di Perumahan Cendana Kelurahan Balai Makam

Lebih lanjut, Sigit meminta para Kapolda untuk mencegah hal serupa terjadi. Dia ingin oknum polisi yang melakukan kekerasan disanksi tegas.

"Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, " kunci Jendral Listyo Sigit Prabowo. (Ibnu)